Jusuf Kalla-Wiranto Mencuat

Koalisi Besar Belum Jelas Wujudnya
Rabu, 29 April 2009 | 03:01 WIB

Jakarta, Kompas - Gonjang-ganjing yang menimpa Partai Golkar mendorong partai itu untuk segera menentukan mitra koalisi. Opsi yang mencuat dalam dua hari terakhir adalah menempatkan Wiranto dari Partai Hanura sebagai calon wakil presiden bagi Jusuf Kalla.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.

Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber Kompas, jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.

Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.

Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.

Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.

PDI-P dan Golkar

Pertemuan intensif juga terjadi antara Tim Enam Partai Golkar dan PDI-P di Hotel Nikko, Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua tim sepakat adanya koalisi besar. ”Kami sudah bertekad membangun koalisi besar. Itu yang maju,” ucap Syamsul Muarif dari Tim Enam Golkar.

Koalisi besar tersebut, menurut Sekjen Partai Golkar Soemarsono, terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini juga nantinya bisa bekerja sama membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, baik di kabinet maupun parlemen.

”Kami bersepakat membangun koalisi besar diawali dari pertemuan semua pimpinan partai yang telah bersepakat untuk duduk bersama membangun koalisi besar itu. Mudah-mudahan besok (Rabu) pertemuan itu bisa dilakukan,” kata Sekjen PDI-P Pramono Anung.

Kemarin malam, Prabowo Subianto dijadwalkan datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.

Bantah pecah

Meski terjadi ”gonjang-ganjing” di tubuh Golkar akibat surat yang ditandatangani oleh 25 unsur pimpinan DPD, Jusuf kalla menegaskan, Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah belah.

Menurut dia, surat yang dibuat para DPD hanya sebuah solusi alternatif seandainya mandat penuh yang diberikan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Gokar terhadap dirinya sebagai capres untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain tidak dapat dilaksanakan.

Kalla menyampaikan itu dalam keterangan pers khusus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa. Ia didampingi Ketua DPP Yorrys Raweyai, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Ridwan Saleh, dan Ketua DPD Kalimantan Timur Mahyuddin.



Hal senada dikatakan Anwar Ridwan. ”Keputusan rapimnasus tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali lewat rapimnasus. Jadi, itu bukan desakan. Itu hanya pikiran kami di DPD,” ujarnya

Mahyuddin mengakui, dari enam nama yang diusulkan sebagai cawapres, memang tidak ada nama Kalla. ”Karena Kalla kan sudah ditetapkan sebagai capres. Terlalu murah kalau Ketua Umum Partai Golkar kita jual sebagai calon wapres,” katanya.

Inkonsistensi

Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menilai faksi di Partai Golkar yang ingin mengoreksi kembali hasil rapimnasus sebagai kelompok yang inkonsisten.

Sekalipun keputusan untuk memajukan Kalla sebagai tidak ideal dan berisiko besar, semua kader Partai Golkar harus menjaga kehormatan Partai Golkar dan juga belajar tunduk pada aturan.

Menurut Yuddy, keputusan Kalla untuk maju sebagai calon presiden dan tidak berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono muncul karena dorongan pengurus daerah dan pusat. Tidak elok jika kemudian mereka pula yang menarik-narik Kalla untuk mengoreksi putusan tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan pengurus pusat merupakan langkah indisipliner dan bisa memecah belah partai. Pernyataan itu merujuk pada langkah sejumlah DPD tingkat II yang mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Partai Golkar.

Kalangan generasi muda Partai Golkar juga menyatakan akan mendukung dan berada di belakang Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Kalla tetap berada di jalur aturan organisasi.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, Partai Demokrat selalu membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar sebelum atau sesudah Pemilu Presiden 2009. ”Masalah-masalah di internal Partai Golkar, kami tidak ingin mencampuri,” ujarnya.

(HAR/DIK/MAM/INU/SUT)