Koalisi Besar Belum Jelas Wujudnya
Rabu, 29 April 2009 | 03:01 WIB
Jakarta, Kompas - Gonjang-ganjing yang menimpa Partai Golkar mendorong partai itu untuk segera menentukan mitra koalisi. Opsi yang mencuat dalam dua hari terakhir adalah menempatkan Wiranto dari Partai Hanura sebagai calon wakil presiden bagi Jusuf Kalla.
Dari informasi yang ditelusuri Kompas sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.
Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.
Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber Kompas, jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.
Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.
Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.
PDI-P dan Golkar
Pertemuan intensif juga terjadi antara Tim Enam Partai Golkar dan PDI-P di Hotel Nikko, Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua tim sepakat adanya koalisi besar. ”Kami sudah bertekad membangun koalisi besar. Itu yang maju,” ucap Syamsul Muarif dari Tim Enam Golkar.
Koalisi besar tersebut, menurut Sekjen Partai Golkar Soemarsono, terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini juga nantinya bisa bekerja sama membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, baik di kabinet maupun parlemen.
”Kami bersepakat membangun koalisi besar diawali dari pertemuan semua pimpinan partai yang telah bersepakat untuk duduk bersama membangun koalisi besar itu. Mudah-mudahan besok (Rabu) pertemuan itu bisa dilakukan,” kata Sekjen PDI-P Pramono Anung.
Kemarin malam, Prabowo Subianto dijadwalkan datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.
Bantah pecah
Meski terjadi ”gonjang-ganjing” di tubuh Golkar akibat surat yang ditandatangani oleh 25 unsur pimpinan DPD, Jusuf kalla menegaskan, Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah belah.
Menurut dia, surat yang dibuat para DPD hanya sebuah solusi alternatif seandainya mandat penuh yang diberikan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Gokar terhadap dirinya sebagai capres untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain tidak dapat dilaksanakan.
Kalla menyampaikan itu dalam keterangan pers khusus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa. Ia didampingi Ketua DPP Yorrys Raweyai, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Ridwan Saleh, dan Ketua DPD Kalimantan Timur Mahyuddin.
Hal senada dikatakan Anwar Ridwan. ”Keputusan rapimnasus tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali lewat rapimnasus. Jadi, itu bukan desakan. Itu hanya pikiran kami di DPD,” ujarnya
Mahyuddin mengakui, dari enam nama yang diusulkan sebagai cawapres, memang tidak ada nama Kalla. ”Karena Kalla kan sudah ditetapkan sebagai capres. Terlalu murah kalau Ketua Umum Partai Golkar kita jual sebagai calon wapres,” katanya.
Inkonsistensi
Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menilai faksi di Partai Golkar yang ingin mengoreksi kembali hasil rapimnasus sebagai kelompok yang inkonsisten.
Sekalipun keputusan untuk memajukan Kalla sebagai tidak ideal dan berisiko besar, semua kader Partai Golkar harus menjaga kehormatan Partai Golkar dan juga belajar tunduk pada aturan.
Menurut Yuddy, keputusan Kalla untuk maju sebagai calon presiden dan tidak berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono muncul karena dorongan pengurus daerah dan pusat. Tidak elok jika kemudian mereka pula yang menarik-narik Kalla untuk mengoreksi putusan tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan pengurus pusat merupakan langkah indisipliner dan bisa memecah belah partai. Pernyataan itu merujuk pada langkah sejumlah DPD tingkat II yang mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Partai Golkar.
Kalangan generasi muda Partai Golkar juga menyatakan akan mendukung dan berada di belakang Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Kalla tetap berada di jalur aturan organisasi.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, Partai Demokrat selalu membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar sebelum atau sesudah Pemilu Presiden 2009. ”Masalah-masalah di internal Partai Golkar, kami tidak ingin mencampuri,” ujarnya.
(HAR/DIK/MAM/INU/SUT)
Selasa, 28 April 2009
Rabu, 22 April 2009
SBY-JK Bercerai
Kamis, 23 April 2009 | 03:13 WIB
Jakarta, Kompas - Duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus berakhir pada 20 Oktober 2009. Baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar tidak mencapai titik temu untuk membangun koalisi. Kedua partai itu kini siap bertarung di pemilu presiden.
Baik Partai Golkar maupun Demokrat langsung melakukan gerakan cepat untuk menerapkan strategi pascakeputusan di atas.
Kubu Jusuf Kalla segera merancang pertemuan dengan partai politik lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (23/4) ini.
Kalla juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Tingkat I. Langkah ini krusial karena Jusuf Kalla membutuhkan dukungan mereka dalam rapat pimpinan nasional khusus yang berlangsung Kamis ini.
Seusai pertemuan semalam, sejumlah ketua DPD I menyatakan dukungan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang dinilai tepat untuk menunjukkan martabat partai. ”Karena itu, kami solid untuk mendukung keputusan DPP di rapimnasus. Apalagi kita ingin Pak Kalla menjadi calon presiden. Meski kalah, tetapi itu di pemilu legislatif. Di pemilu presiden dan wapres belum tentu,” ujar Ketua DPD Sumatera Utara Ali Umri.
Hal senada dinyatakan Ketua DPD Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana. Di Manado, Ketua DPD Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengaku konsisten mengusung Kalla sebagai capres.
Sedangkan sumber Kompas menyebutkan, tim Demokrat semalam bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.
Soal JK
Sikap DPP Partai Golkar disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono dan Ketua DPP Syamsul Muarif.
Menurut Soemarsono, DPP Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum membuka komunikasi dengan parpol lain untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Diharapkan dalam rapimnasus Kalla sudah bisa melaporkan hasil komunikasi politiknya itu untuk dibahas menjadi keputusan Partai Golkar. Forum ini juga akan membahas kepastian Kalla sebagai capres.
Menurut Syamsul, buntunya pembicaraan Demokrat-Golkar karena Partai Demokrat tetap meminta lebih dari satu nama calon wapres. Padahal, berdasarkan keputusan rapimnasus tahun lalu, Partai Golkar sudah menyepakati satu nama untuk cawapres.
Di Cikeas, Bogor, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers mengatakan tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. ”Demokrat tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan tentang koalisi. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. Tidak benar jika ada kesan Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi,” ujarnya.
Anas kemudian menjelaskan kronologi pembicaraan Golkar-Demokrat, termasuk pengajuan draf kesepakatan koalisi, pada Selasa lalu. Golkar diwakili Andi Mattalatta, Muladi, dan Soemarsono. Demokrat diwakili Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas.
Prinsipnya, semua butir draf koalisi disepakati kecuali jumlah cawapres. ”Harapan kami tidak satu nama agar capres (Yudhoyono) punya kesempatan menentukan yang terbaik sesuai lima kriteria,” ujar Anas.
Meski pembicaraan koalisi dengan Golkar telah dinyatakan buntu, Demokrat berpendapat, kerja sama dalam bentuk apa pun tetap dimungkinkan. ”Kami menjalankan politik pintu terbuka kepada Golkar dan partai lain,” ujar Anas.
Menanggapi pernyataan Anas tentang pemutusan sepihak, Sekjen Golkar Soemarsono berkomentar, ”Pembicaraan selama seminggu lebih tidak mencapai mufakat, kami keburu waktu, ada rapimnasus. Karena tidak ada keputusan dari Partai Demokrat, berarti tidak ada kesepahaman. Sederhana saja alasannya.”
Bukan sikap partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Rabu di Gedung MPR/DPR, menyebutkan, keputusan DPP Partai Golkar untuk berpisah dari Partai Demokrat belum lagi menjadi sikap final Partai Golkar sebagai institusi. Sikap resmi bakal diputuskan dalam rapimnasus, termasuk pilihan mitra-koalisi serta siapa dan berapa calon yang bakal diajukan.
Agung mengharapkan pihak masing-masing menahan diri. Ia mengakui, selama ini Partai Golkar memang cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sebelumnya, pilihan itu dinilai sangat beralasan dan dipandang yang terbaik.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar juga tidak menutup rapat pintunya untuk Demokrat. Bila saat ini belum ada kesamaan pandangan, bisa jadi pada waktu mendatang terjadi perubahan. ”Pintu masih terbuka, tetapi sekarang tipis. Ini politik, setiap hitungan detik, menit, jam, atau hari bisa berubah. Siapa tahu ada sinyal lain dari Cikeas,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, sikap PKS yang disampaikan kepada Yudhoyono bukanlah penyebab utama terputusnya koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar.
Jika benar Partai Golkar memilih tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, tidak berarti kader PKS berpeluang lebih besar mengisi posisi calon wapres. Dalam koalisi, PKS tidak dalam posisi menawar-nawarkan calon wapres. Soal pembagian kekuasaan, hal itu juga belum dibahas bersama Yudhoyono.
Pro dan kontra
Berakhirnya koalisi Golkar-Demokrat disambut beragam. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita tidak menyetujui keputusan itu. Menurut Ginandjar, para petinggi Golkar seharusnya dapat menahan diri. Kepentingan partai tidak boleh tunduk pada kepentingan seseorang, termasuk Ketua Umum Golkar.
Ketua DPP PDI-P Panda Nababan berpandangan, seharusnya Presiden Yudhoyono tidak mengabaikan Jusuf Kalla, tetapi justru berterima kasih karena Kalla banyak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. ”Sudah sewajarnya SBY berterima kasih kepada JK karena banyak kelemahan yang ada pada SBY ditutupi oleh kecepatan dan kelincahan JK mengatasi berbagai persoalan dan cepat mengambil keputusan,” katanya.(HAR/SIE/DIK/ZAL/MAM/INU/SUT)
Sumber : Kompas
Jakarta, Kompas - Duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus berakhir pada 20 Oktober 2009. Baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar tidak mencapai titik temu untuk membangun koalisi. Kedua partai itu kini siap bertarung di pemilu presiden.
Baik Partai Golkar maupun Demokrat langsung melakukan gerakan cepat untuk menerapkan strategi pascakeputusan di atas.
Kubu Jusuf Kalla segera merancang pertemuan dengan partai politik lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (23/4) ini.
Kalla juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Tingkat I. Langkah ini krusial karena Jusuf Kalla membutuhkan dukungan mereka dalam rapat pimpinan nasional khusus yang berlangsung Kamis ini.
Seusai pertemuan semalam, sejumlah ketua DPD I menyatakan dukungan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang dinilai tepat untuk menunjukkan martabat partai. ”Karena itu, kami solid untuk mendukung keputusan DPP di rapimnasus. Apalagi kita ingin Pak Kalla menjadi calon presiden. Meski kalah, tetapi itu di pemilu legislatif. Di pemilu presiden dan wapres belum tentu,” ujar Ketua DPD Sumatera Utara Ali Umri.
Hal senada dinyatakan Ketua DPD Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana. Di Manado, Ketua DPD Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengaku konsisten mengusung Kalla sebagai capres.
Sedangkan sumber Kompas menyebutkan, tim Demokrat semalam bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.
Soal JK
Sikap DPP Partai Golkar disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono dan Ketua DPP Syamsul Muarif.
Menurut Soemarsono, DPP Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum membuka komunikasi dengan parpol lain untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Diharapkan dalam rapimnasus Kalla sudah bisa melaporkan hasil komunikasi politiknya itu untuk dibahas menjadi keputusan Partai Golkar. Forum ini juga akan membahas kepastian Kalla sebagai capres.
Menurut Syamsul, buntunya pembicaraan Demokrat-Golkar karena Partai Demokrat tetap meminta lebih dari satu nama calon wapres. Padahal, berdasarkan keputusan rapimnasus tahun lalu, Partai Golkar sudah menyepakati satu nama untuk cawapres.
Di Cikeas, Bogor, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers mengatakan tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. ”Demokrat tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan tentang koalisi. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. Tidak benar jika ada kesan Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi,” ujarnya.
Anas kemudian menjelaskan kronologi pembicaraan Golkar-Demokrat, termasuk pengajuan draf kesepakatan koalisi, pada Selasa lalu. Golkar diwakili Andi Mattalatta, Muladi, dan Soemarsono. Demokrat diwakili Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas.
Prinsipnya, semua butir draf koalisi disepakati kecuali jumlah cawapres. ”Harapan kami tidak satu nama agar capres (Yudhoyono) punya kesempatan menentukan yang terbaik sesuai lima kriteria,” ujar Anas.
Meski pembicaraan koalisi dengan Golkar telah dinyatakan buntu, Demokrat berpendapat, kerja sama dalam bentuk apa pun tetap dimungkinkan. ”Kami menjalankan politik pintu terbuka kepada Golkar dan partai lain,” ujar Anas.
Menanggapi pernyataan Anas tentang pemutusan sepihak, Sekjen Golkar Soemarsono berkomentar, ”Pembicaraan selama seminggu lebih tidak mencapai mufakat, kami keburu waktu, ada rapimnasus. Karena tidak ada keputusan dari Partai Demokrat, berarti tidak ada kesepahaman. Sederhana saja alasannya.”
Bukan sikap partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Rabu di Gedung MPR/DPR, menyebutkan, keputusan DPP Partai Golkar untuk berpisah dari Partai Demokrat belum lagi menjadi sikap final Partai Golkar sebagai institusi. Sikap resmi bakal diputuskan dalam rapimnasus, termasuk pilihan mitra-koalisi serta siapa dan berapa calon yang bakal diajukan.
Agung mengharapkan pihak masing-masing menahan diri. Ia mengakui, selama ini Partai Golkar memang cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sebelumnya, pilihan itu dinilai sangat beralasan dan dipandang yang terbaik.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar juga tidak menutup rapat pintunya untuk Demokrat. Bila saat ini belum ada kesamaan pandangan, bisa jadi pada waktu mendatang terjadi perubahan. ”Pintu masih terbuka, tetapi sekarang tipis. Ini politik, setiap hitungan detik, menit, jam, atau hari bisa berubah. Siapa tahu ada sinyal lain dari Cikeas,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, sikap PKS yang disampaikan kepada Yudhoyono bukanlah penyebab utama terputusnya koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar.
Jika benar Partai Golkar memilih tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, tidak berarti kader PKS berpeluang lebih besar mengisi posisi calon wapres. Dalam koalisi, PKS tidak dalam posisi menawar-nawarkan calon wapres. Soal pembagian kekuasaan, hal itu juga belum dibahas bersama Yudhoyono.
Pro dan kontra
Berakhirnya koalisi Golkar-Demokrat disambut beragam. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita tidak menyetujui keputusan itu. Menurut Ginandjar, para petinggi Golkar seharusnya dapat menahan diri. Kepentingan partai tidak boleh tunduk pada kepentingan seseorang, termasuk Ketua Umum Golkar.
Ketua DPP PDI-P Panda Nababan berpandangan, seharusnya Presiden Yudhoyono tidak mengabaikan Jusuf Kalla, tetapi justru berterima kasih karena Kalla banyak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. ”Sudah sewajarnya SBY berterima kasih kepada JK karena banyak kelemahan yang ada pada SBY ditutupi oleh kecepatan dan kelincahan JK mengatasi berbagai persoalan dan cepat mengambil keputusan,” katanya.(HAR/SIE/DIK/ZAL/MAM/INU/SUT)
Sumber : Kompas
Langganan:
Postingan (Atom)
