Isi & Susunan Supersemar yang Beredar di Internet

Nograhany Widhi K - detikNews
(Foto: karodalnet.blogspot.com)

Jakarta - Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) beredar melalui milis-milis dan blog di internet. Dari hasil scan, Supersemar itu tampak diketik di atas kertas yang sudah menguning dan kusut.

Dalam versi online ini, naskah Supersemar diketik di atas kertas berkop Presiden Republik Indonesia disertai logo padi dan kapas di atasnya. Selain logo padi dan kapas, ada juga logo burung Garuda di sisi kiri.

Berikut isi dan susunan lengkap Supersemar yang beredar di internet itu.



Presiden Republik Indonesia

SURAT PERINTAH

I. Mengingat :
1.1. Tingkatan revolusi sekarang ini , serta keadaan politik Nasional maupun Internasional.
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang :
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI, dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta adjaran-adjarannja.

III. Memutuskan/Memerintahkan :
Kepada : LETNAN DJENDRAL SUHARTO MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT
Untuk : Atas Nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :
1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja.

3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.



Djakarta, 11 Maret 1966.


PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMBIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

(Tandatangan Soekarno, red)

Sukarno

Empat Uang Kertas Ditarik dari Peredaran

Rabu, 26 November 2008 19:35 WIB
JAKARTA, RABU - Bank Indonesia secara resmi akan mencabut empat pecahan uang kertas mulai 31 Desember 2008, demikian siaran pers BI di Jakarta, Rabu (26/11). Keempat uang kertas tersebut adalah Rp10.000 yang diterbitkan pada 1998 dengan gambar muka Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien, Rp20.000 tahun terbit 1998 dengan gambar muka Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian, uang kertas Rp50.000 terbitan 1999 dengan gambar muka Pahlawan Nasional WR. Soepratman dan Rp100.000 terbitan 1999 dengan gambar muka Pahlawan Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta yang berbahan polymer. "Dengan pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2008, empat pecahan uang tersebut tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender)," kata Deputi Gubernur BI Bidang Pengedaran Uang S Budi Rochadi, dalam siaran persnya. Namun, menurut dia, masyarakat yang masih memegang uang pecahan tersebut dapat melakukan penukaran dengan uang rupiah pecahan yang sama atau pecahan lainnya yang masih berlaku di kantor-kantor Bank Indonesia atau bank umum terdekat. Untuk bank umum, batas waktu penukaran hingga 30 Desember 2013 atau 5 (lima) tahun sejak pencabutan dan penarikan uang tersebut. Sementara untuk penukaran di BI dapat dilakukan hingga 30 Desember 2018 atau selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. "Bank Indonesia secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) pada uang," katanya.
XVD
Sumber : Ant, kompas.com

Isu Kiamat Tahun 2012 yang Meresahkan

Rabu, 26 November 2008 13:07 WIB
Oleh Yuni Ikawati
Di internet saat ini tengah dibanjiri tulisan yang membahas prediksi suku Maya yang pernah hidup di selatan Meksiko atau Guatemala tentang kiamat yang bakal terjadi pada 21 Desember 2012.
Pada manuskrip peninggalan suku yang dikenal menguasai ilmu falak dan sistem penanggalan ini, disebutkan pada tanggal di atas akan muncul gelombang galaksi yang besar sehingga mengakibatkan terhentinya semua kegiatan di muka Bumi ini.
Di luar ramalan suku Maya yang belum diketahui dasar perhitungannya, menurut Deputi Bidang Sains Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang S Tedjasukmana, fenomena yang dapat diprakirakan kemunculannya pada sekitar tahun 2011-2012 adalah badai Matahari. Prediksi ini berdasarkan pemantauan pusat pemantau cuaca antariksa di beberapa negara sejak tahun 1960-an dan di Indonesia oleh Lapan sejak tahun 1975.
Dijelaskan, Sri Kaloka, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lapan, badai Matahari terjadi ketika muncul flare dan Coronal Mass Ejection (CME). Flare adalah ledakan besar di atmosfer Matahari yang dayanya setara dengan 66 juta kali ledakan bom atom Hiroshima. Adapun CME merupakan ledakan sangat besar yang menyebabkan lontaran partikel berkecepatan 400 kilometer per detik.
Gangguan cuaca Matahari ini dapat memengaruhi kondisi muatan antariksa hingga memengaruhi magnet Bumi, selanjutnya berdampak pada sistem kelistrikan, transportasi yang mengandalkan satelit navigasi global positioning system (GPS) dan sistem komunikasi yang menggunakan satelit komunikasi dan gelombang frekuensi tinggi (HF), serta dapat membahayakan kehidupan atau kesehatan manusia. ”Karena gangguan magnet Bumi, pengguna alat pacu jantung dapat mengalami gangguan yang berarti,” ujar Sri.
Langkah antisipatif
Dari Matahari, miliaran partikel elektron sampai ke lapisan ionosfer Bumi dalam waktu empat hari, jelas Jiyo Harjosuwito, Kepala Kelompok Peneliti Ionosfer dan Propagasi Gelombang Radio. Dampak dari serbuan partikel elektron itu di kutub magnet Bumi berlangsung selama beberapa hari. Selama waktu itu dapat dilakukan langkah antisipatif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.
Mengantisipasi munculnya badai antariksa itu, lanjut Bambang, Lapan tengah membangun pusat sistem pemantau cuaca antariksa terpadu di Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lapan Bandung. Obyek yang dipantau antara lain lapisan ionosfer dan geomagnetik, serta gelombang radio. Sistem ini akan beroperasi penuh pada Januari 2009 mendatang.
Langkah antisipatif yang telah dilakukan Lapan adalah menghubungi pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampak dari munculnya badai antariksa, yaitu Dephankam, TNI, Dephub, PLN, dan Depkominfo, serta pemerintah daerah. Saat ini pelatihan bagi aparat pemda yang mengoperasikan radio HF telah dilakukan sejak lama, kini telah ada sekitar 500 orang yang terlatih menghadapi gangguan sinyal radio.
Bambang mengimbau PLN agar melakukan langkah antisipatif dengan melakukan pemadaman sistem kelistrikan agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan pada masyarakat bila langkah itu akan diambil.
Selain itu, penerbangan dan pelayaran yang mengandalkan satelit GPS sebagai sistem navigasi hendaknya menggunakan sistem manual ketika badai antariksa terjadi, dalam memandu tinggal landas atau pendaratan pesawat terbang.
Perubahan densitas elektron akibat cuaca antariksa, jelas peneliti dari PPSA Lapan, Effendi, dapat mengubah kecepatan gelombang radio ketika melewati ionosfer sehingga menimbulkan delai propagasi pada sinyal GPS.
Perubahan ini mengakibatkan penyimpangan pada penentuan jarak dan posisi. Selain itu, komponen mikroelektronika pada satelit navigasi dan komunikasi akan mengalami kerusakan sehingga mengalami percepatan masa pakai, sehingga bisa tak berfungsi lagi.
Saat ini Lapan telah mengembangkan pemodelan perencanaan penggunaan frekuensi untuk menghadapi gangguan tersebut untuk komunikasi radio HF. ”Saat ini tengah dipersiapkan pemodelan yang sama untuk bidang navigasi,” tutur Bambang.Yuni IkawatiSumber : Kompas Cetak

Mengokohkan Sistem Presidensial

Rabu, 26 November 2008 01:08 WIB
Denny Indrayana
Di antara perjalanan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Meksiko ke Brasil, saya membaca artikel Donny Gahral Adian, ”Kediktatoran Konstitusional” (Kompas, 17/11/2008). Artikel yang menarik dan dengan tepat menggambarkan urgensi kehadiran sistem presiden- sial yang kokoh di Tanah Air.
Tulisan berikut menegaskan bahwa sistem demikian hanya mungkin lahir lewat ramuan tepat di antara desain konstitusional yang demokratis, serta perilaku politik yang bermoral.
Desain konstitusional
Pencarian desain konstitusional pemerintahan yang efektif adalah proses tak berujung. Dari empat negara yang kali ini dikunjungi Presiden Yudhoyono tampak jelas beragamnya pilihan yang tersedia. Amerika Serikat adalah representasi sistem presidensial murni yang ditopang dua partai besar. Di Meksiko, desain konstitusi membatasi sistem presidensial, salah satunya dengan masa jabatan maksimal hanya satu periode untuk enam tahun, tidak dapat dipilih kembali (no re-election system). Saat ini ada delapan partai yang terwakili di Kongres Meksiko.
Adapun Brasil menerapkan sistem yang hampir sama dengan AS, termasuk masa jabatan maksimal dua kali empat tahun (only one re-election system), tetapi dengan perbedaan mendasar bahwa presidensial Brasil berada dalam sistem 15 partai yang mempunyai kursi di parlemen.
Di antara ke empat negara, Peru adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan paling berbeda, yaitu sistem presidensial campuran (hybrid). Dari sistem yang diadopsi dari Perancis ini, Peru mempunyai Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam sistem multipartai Peru memiliki hak untuk membatalkan keputusan, atau bahkan membubarkan Kongres.
Dari keempat negara tersebut, presidensial ala AS relatif paling memungkin- kan hadirnya sistem presidensial yang efektif. Di samping karena sistem pemerintahannya berdiri di atas dua partai utama, perilaku politik elite dan masyarakatnya membuat efektivitas pemerintahan lebih berpotensi hadir di sana.
Perilaku politik
Sampai tahap tertentu, political behaviour dapat dikawal dengan desain hukum. Pelajaran terkini dari Amerika Serikat adalah bagaimana proses transisi kekuasaan kepresidenan dari George W Bush kepada Barack Obama berjalan dengan mulus. Salah satunya karena mekanisme transisi sudah diatur dengan baik sejak tahun 1963 melalui Presidential Transition Act.
Di samping desain hukum yang lebih rapi, etika politik pun berjalan baik. Tidak ada aturan hukum yang mewajibkan adanya pidato kekalahan ataupun kemenangan pada proses akhir pemilihan presiden. Konvensi pidato politik demikian lahir dari keluhuran etika elite politik yang siap kalah.
Perilaku adiluhung politik pula yang ditunjukkan Presiden Bush ketika mengundang Presiden Terpilih Obama ke White House. Komunikasi di antara keduanya makin memuluskan proses transition to power. Dalam hal komunikasi antarpresiden ini, Indonesia masih perlu banyak belajar.
Di samping perilaku elite, perilaku rakyat pemilih dapat ikut memengaruhi efektivitas sistem presidensial. Presiden Obama, misalnya, akan menikmati dukungan mayoritas anggota Kongres yang juga dikuasai Partai Demokrat. Satu dan lain hal karena pemilih melakukan strategi straight-ticket, bukan split-ticket, yaitu secara sadar memilih Partai Demokrat untuk menguasai White House maupun Kongres.
Rekayasa hukum
Sistem presidensial Indonesia masih dikungkung oleh multipartai yang tidak sederhana. Desain konstitusional melalui Undang-Undang Pemilu justru memperbanyak partai politik peserta Pemilu 2009 menjadi 38 untuk tingkat nasional. Padahal, setelah diikuti 48 partai pada tahun 1999, peserta pemilu telah berhasil diturunkan menjadi 24 parpol pada tahun 2004. Sudah pasti, desain kepemiluan ke depan harus lebih tegas untuk menyeleksi eksistensi partai.
Desain konstitusional lain yang masih menimbulkan perdebatan termutakhir adalah syarat dukungan partai politik bagi seorang calon presiden. Persentase 20 persen dari jumlah kursi atau 25 persen dari perolehan suara dianggap membelenggu proses pencalonan presiden, lebih jauh norma hukum demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Pendapat semacam itu tidaklah tepat. Kalau dalam syarat capres ditambahkan pendidikan sarjana, tidak otomatis berarti melanggar konstitusi yang sama sekali tidak berbicara tentang syarat pendidikan minimal tersebut.
Persentase dukungan partai politik adalah salah satu legal engineering untuk mengokohkan sistem presidensial Indonesia. Rekayasa hukum tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi karena semua parpol mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan presiden, sepanjang memenuhi syarat persentase dukungan tersebut. Terlebih, beberapa parpol yang kontra sebenarnya tidak menolak konsep persentase dukungan, tetapi menganggapnya terlalu tinggi sehingga berat dipenuhi.
Padahal, untuk menghadirkan presidensial efektif salah satu caranya adalah dengan mendekatkan jurang pemisah di antara dukungan pemilih (electoral support) dan dukungan pemerintahan (governing support). Mendekatkan jarak antara dukungan publik (public support) dan dukungan politik (political support) inilah yang menyebabkan syarat persentase parpol menjadi relevan untuk didukung. Jika tidak, kita akan terus berharap pada idealita sistem presidensial kukuh, tetapi realitanya yang hadir adalah presidensial rapuh. Yang diminta presidensial efektif, faktanya yang lahir adalah ”presiden sial” (minority president).
Akhirnya, perbaikan desain konstitusional presidensial, harus selalu diikuti dengan perbaikan etika perilaku elite politik. Maknanya, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap implementasi kekuasaan yang koruptif, harus segera diberikan sanksi hukum yang tegas dan menjerakan.
-Denny Indrayana Staf Khusus Presiden Bidang Hukum; Pengajar Hukum Tata Negara UGM; Menulis dari Rio De Janeiro, Brasil
Sumber : Kompas.

Yudhoyono Undang Obama ke Indonesia

Selasa, 25 November 2008 | 20:31 WIB

TEMPO Interaktif, Nagoya: Melalui telepon, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, itu datang ke Indonesia. Pembicaraanya dengan "anak Menteng" tersebut berlangsung ketika pesawat yang ditumpangi presiden transit di Seattle, Amerika Serikat, Senin (24/11).

Selasa (25/11) ini, ketika rombongan presiden baru saja mendarat di Bandara Nagoya, Jepang, suara Yudhoyono terdengar dari sistem pengeras suara pesawat. Ditujukan kepada para wartawan, presiden menuturkan kisah pembicaraannya via telepon dengan Barack Obama.

"Beliau menyapa saya dengan kata Apa Kabar Bapak Presiden, dengan bahasa Indonesia yang masih fasih," kata Yudhoyono. Obama, kata presiden, juga sempat menyampaikan kerinduannya pada buah rambutan, baso, dan nasi goreng.

Presiden Yudhoyono lalu menyampaikan ucapan selamat kepada Obama atas terpilihannya dan menyampaikan undangan agar Obama mampir ke Indonesia saat menghadiri acara APEC di Singapore tahun depan.

Presiden dan Obama sepakat bahwa Indonesia dan Amerika berkepentingan meningkatkan hubungan baik. "Saya merasakan kehangatan dan suasana persahabatan dalam pembicaraan itu," kata Presiden Yudhoyono.

Barack Obama kepada pers AS saat masih kampanye, sebelum masalah "madrasah Besuki" (tempat Obama sekolah di Jakarta) diributkan, menyatakan akan berkunjung ke Indonesia dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Obama rencananya dilantik sebagai pemimpin negeri adi daya itu pada Januari 2009.

Bambang Harymurti

Obama Umumkan Tim Ekonomi

Selasa, 25 November 2008 | 06:12 WIB
WASHINGTON, SENIN - Presiden AS terpilih Barack Obama mengumumkan tim ekonomi, Senin (24/11), yang akan menjalankan kebijakan ekonomi dan mengawasi kemungkinan resesi.

Obama dan anggota Kongres dari Partai Demokrat juga tengah menyiapkan rencana program stimulus ekonomi besar-besaran mencapai 700 miliar dollar AS untuk periode dua tahun.

Nama-nama anggota tim ekonomi Obama yang sudah muncul adalah Presiden Bank Sentral New York Timothy Geithner (47) yang akan menjadi menteri keuangan dan mantan Menteri Keuangan Lawrence Summers (53) yang akan menjadi Direktur Dewan Ekonomi Nasional.

”Tim Geithner adalah orang yang berpengalaman menghadapi krisis ekonomi sebagai asisten menteri keuangan untuk urusan luar negeri tahun 1990-an. Dia adalah orang yang tepat untuk memimpin keuangan,” kata David Axelrod, ahli strategi tim kampanye Obama yang akan menjadi penasihat senior Gedung Putih, kepada stasiun televisi Fox, Minggu.

”Mereka (Geithner dan Summers) adalah orang-orang yang dikenal luas sebagai pemimpin di bidang ekonomi,” ujar Axelrod.

Axelrod tidak mengonfirmasikan rumor yang beredar bahwa Gubernur New Mexico Bill Richardson tengah dipersiapkan sebagai menteri perdagangan di kabinet Obama.

Paket baru

Terkait paket stimulus ekonomi baru, belum ada angka resmi yang disebutkan Obama. Surat kabar The Washington Post, Senin, melaporkan, Gubernur New Jersey Jon Corzine dan Lawrence Summers memunculkan kemungkinan paket stimulus ekonomi baru senilai hingga 700 miliar dollar AS.

Mantan Menteri Tenaga Kerja Robert Reich dan Senator Demokrat Charles Schumer juga menyerukan anggaran belanja baru sebesar 500 miliar dollar AS hingga 700 miliar dollar AS untuk menstimulasi ekonomi.

Krisis ekonomi telah meluas dalam 20 hari sejak Obama memenangi pemilu. ”Taruhannya tinggi. Ini momen berbahaya bagi ekonomi. Nyaris tidak ada yang mengendalikan. Sekarang semua orang mengharapkan Obama bisa menemukan apa yang akan terjadi setidaknya dalam beberapa bulan, atau bahkan beberapa pekan, ke depan,” kata Julian Zelizer, dosen sejarah dan urusan publik di Princeton University.

Dalam pidato mingguan di radio, akhir pekan lalu, Obama mengatakan telah memerintahkan para penasihat ekonominya untuk membuat rencana menciptakan 2,5 juta lapangan kerja selama dua tahun ke depan. Obama bermaksud membuat orang kembali bekerja melalui pembangunan kembali jalan-jalan dan jembatan, modernisasi sekolah, pembuatan panel tenaga surya, dan mobil hemat bahan bakar.

”Harapan kami Kongres mulai bekerja tentang (rencana) ini segera setelah mereka menjabat pada awal Januari karena kita tidak punya banyak waktu,” ujar Axelrod.

Obama juga menginginkan anggota Kongres dari Demokrat menggunakan mayoritas suaranya saat bertemu pada 6 Januari untuk mempersiapkan pemotongan pajak bagi warga berpendapatan rendah dan menengah sebagai bagian dari intervensi pemerintah untuk menarik AS keluar dari krisis ekonomi.

Seorang pembantu Obama mengatakan, rencana itu tidak serta-merta menyebabkan kenaikan pajak bagi orang-orang kaya. ”Tidak akan ada kenaikan pajak dalam paket rencana Januari,” kata pembantu itu. (ap/afp/reuters/fro)
Sumber : Kompas.com

Iklan Politik dan Nasib Suatu Bangsa

Selasa, 25 November 2008 00:30 WIB
Qui se laudari gaudent verbis subdolis, sera dat poenas turpes paenitentia (Barangsiapa gembira dengan kata-kata penuh tipuan, maka penjelasan yang terlambat akan memberikan hukuman yang memalukan) (Phaedrus 15 BC - AD 50)
Political marketing, sebagai rangkaian kegiatan memasarkan cita-cita politik untuk mendapatkan dukungan publik, tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan demokratis.
Puluhan parpol yang muncul sejak reformasi sangat memerlukan instrumen, metode, serta strategi untuk mewujudkan ideologi partai. Salah satu rangkaian penting dari political marketing adalah iklan politik. Sebagaimana layaknya pariwara, advertensi mempunyai kecenderungan manipulatif. Ia mengemas produknya dengan menyelimuti kekurangan agar konsumen tertarik meskipun produk yang ditawarkan mungkin hanya mempunyai kualitas yang standar.
Oleh sebab itu, sering kali iklan dapat mengecoh, bahkan kadang-kadang menyesatkan konsumennya.
Iklan politik mirip dengan reklame produk komersial. Tujuannya adalah membuat citra tokoh yang ditawarkan sebagai pilihan yang paling tepat. Tidak jarang masyarakat diberi iming-iming bahwa tokohnya mampu ”menyulap” kesengsaraan menjadi kemakmuran dalam sekejap.
Namun, perlu dicamkan bahwa promosi produk komersial mempunyai perbedaan yang sangat esensial dengan produk politik. Iklan komoditas komersial hanya memperkenalkan barang dagangan yang dikonsumsi secara pribadi dan tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Sementara komoditas politik adalah tokoh atau lembaga politik (parpol) yang akan menerima mandat kekuasaan dari rakyat. Oleh karenanya, karena berhubungan langsung dengan siapa yang akan dipercaya menjadi pemegang kekuasaan, iklan politik berpengaruh besar terhadap nasib dan masa depan bangsa.
Sayangnya, belum ada lembaga konsumen yang melindungi kepentingan publik dari akibat buruk iklan politik sehingga kontrol sosial diperlukan.
Pariwara politik terbukti dapat menjadi sarana ampuh membentuk dan menggiring persepsi masyarakat. Iklan politik dapat mengubah seorang politisi medioker menjadi pemimpin karismatik.
Yang terjadi adalah ironi politik. Mereka yang bekerja keras, mempunyai kompetensi dan kapabilitas, terpaksa kalah dari mereka yang populer. Dampak berikutnya, rakyat yang sudah lama mendambakan pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari segala penderitaan akan sangat mudah menerima iklan politik.
Tunduk pada pemodal
Persoalan sangat serius akibat meningkatnya iklan politik adalah pemilih menjadi sekadar konsumen yang harus tunduk pada kepentingan pemilik modal. Selain itu, advertensi politik telah mereduksi negara menjadi korporasi (badan hukum usaha) yang hanya mengurus dan mengalkulasi untung dan rugi.
Hanya warga negara yang mempunyai modal besar dapat menentukan arah dan perkembangan bangsa. Padahal, ranah politik seharusnya menjadi domain pertarungan ide dan keberpihakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa membedakan status dan struktur sosial.
Pilihan yang hanya berdasarkan advertensi politik tanpa mengetahui rekam jejak, intelektualitas, dan integritas seorang politisi, akan sangat membahayakan bangsa dan negara.
Sangat benar keprihatinan Buya Syafii Maarif di harian Kompas (22/11) yang menyatakan, politik tanpa moral hanya akan melahirkan ”serigala-serigala” yang akan saling memakan. Karena itu, iklan politik harus dapat menjelaskan gagasan secara utuh kepada masyarakat.
Hal itu sangat mungkin karena masa kampanye Pemilu Legislatif 2009 akan berlangsung selama sembilan bulan, jauh lebih lama dibandingkan Pemilu 2004 yang hanya satu bulan.
Namun, iklan politik bukan tanpa sesuatu yang positif. Jika disertai dengan gagasan yang utuh, memerhatikan etika, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan keresahan dan permusuhan, ia adalah sarana yang cukup baik untuk melakukan promosi politik.
Advertensi politik juga dinilai lebih efektif dan aman bagi masyarakat dibandingkan dengan pengerahan massa.
Meski demikian, adalah kewajiban moral media, selain menjaga netralitas, juga diharapkan mampu menyediakan informasi yang cerdas sehingga masyarakat dapat memperoleh masukan yang seimbang. Dengan demikian, iklan politik tidak sekadar promosi tokoh, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban bangsa.
sumber : kompas