Jakarta, Kompas - Perdebatan antarcalon presiden justru tidak muncul dalam acara debat calon presiden yang berlangsung di Studio Trans Corporation, Jakarta, Kamis (18/6). Debat diadakan Komisi Pemilihan Umum.
Debat yang diikuti calon presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan M Jusuf Kalla itu berlangsung datar, menyerupai tanya jawab karena tidak muncul pandangan yang bisa menunjukkan perbedaan pendapat dan program masing-masing calon.
Debat capres putaran pertama itu bertemakan ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Diagendakan lima kali debat, tiga di antaranya diikuti capres dan dua lainnya oleh calon wakil presiden.
Debat yang dipandu Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Rasyid Baswedan itu dibagi atas empat tahapan, yaitu penyampaian visi-misi, pendalaman, diskusi dengan kesempatan calon menanggapi pandangan calon lain, serta penutup. Pada sesi ketiga, saat calon diberi kesempatan menanggapi pendapat calon lain, kesempatan untuk ”menyerang” itu tidak dipergunakan mereka.
Misalnya, ketika menyoal perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Megawati menyatakan akar masalah ada di dalam negeri sehingga perlindungan harus dimulai dari dalam negeri. SBY menanggapinya dengan menyatakan ”setuju 200 persen”. Kalla juga menyebut apa yang disampaikan Megawati dikerjakannya saat ia menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada masa pemerintahan Megawati.
Ketika diberikan kesempatan menanggapi balik, Megawati hanya berujar singkat, ”Semua ngikut saya.”
Dalam sesi kedua, Anies melontarkan tiga pertanyaan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, anggaran pertahanan, dan penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas. Kalla dan Megawati menekankan agar RUU itu bisa dirampungkan maksimal September 2009 oleh DPR periode sekarang. SBY menyebutkan, jika tidak bisa selesai, presiden punya hak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
”Saya sependapat dengan Pak SBY karena yang bisa membuat perppu Pak SBY,” kata Kalla.
Soal anggaran pertahanan, Kalla menyebutkan, salah satu upaya membangun militer yang kuat adalah dengan mengupayakan pemenuhan alat utama sistem persenjataan dengan produk dalam negeri. Ia pernah memerintahkan PT Pindad memproduksi 150 panser. SBY lebih menekankan peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. Kebutuhan minimal mencapai Rp 120 triliun, tetapi tahun 2009 baru mencapai Rp 35 triliun.
Tebarkan janji
Jawaban yang disampaikan ketiga capres, semalam, juga masih bersifat umum, seperti menyampaikan janji mereka kepada masyarakat. Megawati menyampaikan, untuk menuju pemerintahan yang mengayomi masyarakat, harus dilakukan reformasi birokrasi. ”Pada saat saya menjadi presiden, saya pernah mencoba melakukan reformasi birokrasi ini, birokrasi diperbaiki, kesejahteraan juga perlu ditingkatkan,” katanya lagi.
Di sisi lain, SBY mengawali dengan pertanyaan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. ”Sebagian sasaran tercapai, tetapi ada yang belum tercapai. Dalam situasi krisis global, oleh banyak negara kita dianggap lebih siap. Kondisi kita sekarang lebih baik dibandingkan 11 tahun yang lalu,” ungkapnya.
Kalla mengungkapkan mengenai pemerintahan yang efektif dan bersih mulai dari tingkat pusat sampai daerah, mulai dari presiden sampai lurah. ”Kita harus mempunyai sistem pemerintahan yang efektif dari atas sampai ke bawah, tetapi aspirasi harus digali dari bawah ke atas,” katanya.
Ruangan untuk debat juga penuh sesak dengan undangan. Tim sukses ketiga pasangan capres-cawapres, pejabat negara, tokoh masyarakat, sampai dengan artis dan pengusaha ikut menyaksikan debat itu.
Lebih menjanjikan
Secara terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim di Jakarta, Kamis, menilai, meski ketiga capres menunjukkan intensi terhadap persoalan HAM masa lalu dan masa kini, Kalla memiliki perhatian lebih dengan membuka peluang pada proses penegakan dan pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Selain mengakui ada pelanggaran HAM masa lalu, Kalla tidak hanya melihat proses rekonsiliasi sebagai sarana, tetapi juga membuka peluang pengadilan HAM.
”Hal itu ditunjukkan Kalla dengan mengatakan, jika ada yang salah dan ada bukti yang kuat, harus diadili,” papar Ifdhal. Dengan pernyataan itu, Kalla melakukan pendekatan distributif atas penanganan kasus pelanggaran HAM.
SBY, papar Ifdhal, mengakui adanya kompleksitas dalam penyelesaian kasus HAM dan menawarkan langkah rekonsiliasi untuk menanganinya. Namun, kritik atas pernyataan SBY adalah mengapa pendekatan rekonsiliasi diungkapkannya saat ini.
Selama masa pemerintahannya, pendekatan itu tidak tampak dilakukan, bahkan pengajuan nama calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berhenti di meja Presiden. Menurut Ifdhal, hal itu menunjukkan ambiguitas SBY.
Jawaban Megawati terkait kasus Lapindo, yang menyatakan pemerintah harus tegas, selayaknya lebih dijelaskan bentuk-bentuknya. Untuk semua perkara terkait dengan HAM, Ifdhal berpendapat, Megawati memberikan jawaban normatif.
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Izzul Muslimin, menuturkan, debat capres-cawapres semestinya dapat disiarkan stasiun televisi lain. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik disayangkan juga tak menyiarkan debat itu. (sie/dik/jos/nwo/inu)
Sumber : kompas.com
Kamis, 18 Juni 2009
Senin, 01 Juni 2009
detikcom : FOPPI Dukung Sikap Tegas Gubernur Soal Carrefour Mega Mal Pluit
title : FOPPI Dukung Sikap Tegas Gubernur Soal Carrefour Mega Mal Pluit
summary : Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) mendukung sikap tegas Gubernur DKI Fauzi Bowo terkait pelanggaran yang dilakuka Carrefour, Mega Mal Pluit. (read more)
summary : Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) mendukung sikap tegas Gubernur DKI Fauzi Bowo terkait pelanggaran yang dilakuka Carrefour, Mega Mal Pluit. (read more)
Selasa, 19 Mei 2009
Semua Pasangan Capres-Cawapres Lolos Tes Kesehatan
Amanda Ferdina - detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan tiga pasangan capres. Seluruh pasangan dinyatakan lolos tes dan siap melaksanakan tugas seandainya terpilih nantinya.
"Alhamdullilah 3 pasangan capres mempunyai kemampuan kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden," kata pengarah Pokja Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden KPU Syamsulbahri di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (19/5/2009) malam.
Hasil keputusan ini diambil setelah KPU melakukan rapat pleno terkait hasil yang sudah diserahkan tim dari RSPAD. Namun Syamsul enggan menjelaskan lebih rinci bagaimana kondisi kesehatan tiga pasangan tersebut.
"Kami nggak lihat poin-poin sakitnya, kita tidak baca itu. Kita hanya lihat memenuhi syarat atau tidak," tegasnya.
( mok / sho )
sumber : detik.com
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan tiga pasangan capres. Seluruh pasangan dinyatakan lolos tes dan siap melaksanakan tugas seandainya terpilih nantinya.
"Alhamdullilah 3 pasangan capres mempunyai kemampuan kesehatan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden," kata pengarah Pokja Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden KPU Syamsulbahri di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (19/5/2009) malam.
Hasil keputusan ini diambil setelah KPU melakukan rapat pleno terkait hasil yang sudah diserahkan tim dari RSPAD. Namun Syamsul enggan menjelaskan lebih rinci bagaimana kondisi kesehatan tiga pasangan tersebut.
"Kami nggak lihat poin-poin sakitnya, kita tidak baca itu. Kita hanya lihat memenuhi syarat atau tidak," tegasnya.
( mok / sho )
sumber : detik.com
Rabu, 13 Mei 2009
Jalan Berliku Koalisi PDIP-Gerindra
Jakarta - Koalisi capres-cawapres dari PDIP-Gerindra masih menyisakan tanda tanya. Disebut-sebut sudah ada deal koalisi Mega-Prabowo. Apakah ini sudah final, atau akan ada perubahan lagi?
Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan. Meskipun masih mengalami jalan buntu. Kabarnya Prabowo emoh turun menjadi cawapres, demikian juga dengan Megawati.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, pada komunikasi koalisi jilid pertama, kesepakatan Prabowo-Puan sudah disepakati. Namun tiba-tiba Kubu PDIP yang termasuk di dalamnya Tjahjo Kumolo cs menolak mentah-mentah usulan itu.
Akibat sikap PDIP itu, kubu Gerindra pun sempat berhembus isu, Prabowo tidak akan maju dalam pilpres. Suara Gerindra tetap diberikan untuk mendukung Mega dan PDIP.
Jalinan koalisi kedua partai ini juga sempat berada di ujung tanduk saat PDIP mulai 'main mata' dengan Partai Demokrat. Namun hanya beberapa hari. Sejak 11 Mei lalu, pembicaraan intensif antara kedua partai nasionalis ini kembali digalakkan.
Gerindra membutuhkan suara PDIP yang berkisar 14 persen. Sementara PDIP membutuhkan dukungan dari Gerindra yang 4,5 persen. Sumber detikcom di Gerindra bercerita jika sebagian besar dana kampanye akan ditanggung oleh Gerindra jika mau mengusung Prabowo sebagai capres. "Pembagiannya 90-10," jelasnya.
Sebenarnya, jika Prabowo mau 'menurunkan harga' menjadi cawapres maka kontrak tinggal diteken. Tapi hal ini juga ditentang oleh sebagian besar kader Gerindra. Hasyim Djojohadikusumo dan Permadi merupakan tokoh yang paling kencang menolak isu pencawapresan Prabowo.
Rabu malam (13/5/2009), pertemuan tim kecil yang terdiri dari para petingi Gerindra dan PDIP kembali bertemu. Duet Mega sebagai capres dan Prabowo sebagai wakilnya tersirat makin jelas. Namun masih ada pertemuan hari ini untuk membahas kepastian koalisi ini.
Bagaimana akhir koalisi PDIP-Gerindra? Akankah Soekarno kecil, panggilan Permadi untuk Prabowo, bersanding dengan anak atau cucu Soekarno besar?
( rdf / yid )
sumber : detik.com
Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan. Meskipun masih mengalami jalan buntu. Kabarnya Prabowo emoh turun menjadi cawapres, demikian juga dengan Megawati.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, pada komunikasi koalisi jilid pertama, kesepakatan Prabowo-Puan sudah disepakati. Namun tiba-tiba Kubu PDIP yang termasuk di dalamnya Tjahjo Kumolo cs menolak mentah-mentah usulan itu.
Akibat sikap PDIP itu, kubu Gerindra pun sempat berhembus isu, Prabowo tidak akan maju dalam pilpres. Suara Gerindra tetap diberikan untuk mendukung Mega dan PDIP.
Jalinan koalisi kedua partai ini juga sempat berada di ujung tanduk saat PDIP mulai 'main mata' dengan Partai Demokrat. Namun hanya beberapa hari. Sejak 11 Mei lalu, pembicaraan intensif antara kedua partai nasionalis ini kembali digalakkan.
Gerindra membutuhkan suara PDIP yang berkisar 14 persen. Sementara PDIP membutuhkan dukungan dari Gerindra yang 4,5 persen. Sumber detikcom di Gerindra bercerita jika sebagian besar dana kampanye akan ditanggung oleh Gerindra jika mau mengusung Prabowo sebagai capres. "Pembagiannya 90-10," jelasnya.
Sebenarnya, jika Prabowo mau 'menurunkan harga' menjadi cawapres maka kontrak tinggal diteken. Tapi hal ini juga ditentang oleh sebagian besar kader Gerindra. Hasyim Djojohadikusumo dan Permadi merupakan tokoh yang paling kencang menolak isu pencawapresan Prabowo.
Rabu malam (13/5/2009), pertemuan tim kecil yang terdiri dari para petingi Gerindra dan PDIP kembali bertemu. Duet Mega sebagai capres dan Prabowo sebagai wakilnya tersirat makin jelas. Namun masih ada pertemuan hari ini untuk membahas kepastian koalisi ini.
Bagaimana akhir koalisi PDIP-Gerindra? Akankah Soekarno kecil, panggilan Permadi untuk Prabowo, bersanding dengan anak atau cucu Soekarno besar?
( rdf / yid )
sumber : detik.com
Selasa, 28 April 2009
Jusuf Kalla-Wiranto Mencuat
Koalisi Besar Belum Jelas Wujudnya
Rabu, 29 April 2009 | 03:01 WIB
Jakarta, Kompas - Gonjang-ganjing yang menimpa Partai Golkar mendorong partai itu untuk segera menentukan mitra koalisi. Opsi yang mencuat dalam dua hari terakhir adalah menempatkan Wiranto dari Partai Hanura sebagai calon wakil presiden bagi Jusuf Kalla.
Dari informasi yang ditelusuri Kompas sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.
Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.
Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber Kompas, jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.
Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.
Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.
PDI-P dan Golkar
Pertemuan intensif juga terjadi antara Tim Enam Partai Golkar dan PDI-P di Hotel Nikko, Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua tim sepakat adanya koalisi besar. ”Kami sudah bertekad membangun koalisi besar. Itu yang maju,” ucap Syamsul Muarif dari Tim Enam Golkar.
Koalisi besar tersebut, menurut Sekjen Partai Golkar Soemarsono, terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini juga nantinya bisa bekerja sama membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, baik di kabinet maupun parlemen.
”Kami bersepakat membangun koalisi besar diawali dari pertemuan semua pimpinan partai yang telah bersepakat untuk duduk bersama membangun koalisi besar itu. Mudah-mudahan besok (Rabu) pertemuan itu bisa dilakukan,” kata Sekjen PDI-P Pramono Anung.
Kemarin malam, Prabowo Subianto dijadwalkan datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.
Bantah pecah
Meski terjadi ”gonjang-ganjing” di tubuh Golkar akibat surat yang ditandatangani oleh 25 unsur pimpinan DPD, Jusuf kalla menegaskan, Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah belah.
Menurut dia, surat yang dibuat para DPD hanya sebuah solusi alternatif seandainya mandat penuh yang diberikan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Gokar terhadap dirinya sebagai capres untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain tidak dapat dilaksanakan.
Kalla menyampaikan itu dalam keterangan pers khusus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa. Ia didampingi Ketua DPP Yorrys Raweyai, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Ridwan Saleh, dan Ketua DPD Kalimantan Timur Mahyuddin.
Hal senada dikatakan Anwar Ridwan. ”Keputusan rapimnasus tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali lewat rapimnasus. Jadi, itu bukan desakan. Itu hanya pikiran kami di DPD,” ujarnya
Mahyuddin mengakui, dari enam nama yang diusulkan sebagai cawapres, memang tidak ada nama Kalla. ”Karena Kalla kan sudah ditetapkan sebagai capres. Terlalu murah kalau Ketua Umum Partai Golkar kita jual sebagai calon wapres,” katanya.
Inkonsistensi
Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menilai faksi di Partai Golkar yang ingin mengoreksi kembali hasil rapimnasus sebagai kelompok yang inkonsisten.
Sekalipun keputusan untuk memajukan Kalla sebagai tidak ideal dan berisiko besar, semua kader Partai Golkar harus menjaga kehormatan Partai Golkar dan juga belajar tunduk pada aturan.
Menurut Yuddy, keputusan Kalla untuk maju sebagai calon presiden dan tidak berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono muncul karena dorongan pengurus daerah dan pusat. Tidak elok jika kemudian mereka pula yang menarik-narik Kalla untuk mengoreksi putusan tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan pengurus pusat merupakan langkah indisipliner dan bisa memecah belah partai. Pernyataan itu merujuk pada langkah sejumlah DPD tingkat II yang mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Partai Golkar.
Kalangan generasi muda Partai Golkar juga menyatakan akan mendukung dan berada di belakang Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Kalla tetap berada di jalur aturan organisasi.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, Partai Demokrat selalu membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar sebelum atau sesudah Pemilu Presiden 2009. ”Masalah-masalah di internal Partai Golkar, kami tidak ingin mencampuri,” ujarnya.
(HAR/DIK/MAM/INU/SUT)
Rabu, 29 April 2009 | 03:01 WIB
Jakarta, Kompas - Gonjang-ganjing yang menimpa Partai Golkar mendorong partai itu untuk segera menentukan mitra koalisi. Opsi yang mencuat dalam dua hari terakhir adalah menempatkan Wiranto dari Partai Hanura sebagai calon wakil presiden bagi Jusuf Kalla.
Dari informasi yang ditelusuri Kompas sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.
Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.
Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber Kompas, jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.
Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.
Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.
PDI-P dan Golkar
Pertemuan intensif juga terjadi antara Tim Enam Partai Golkar dan PDI-P di Hotel Nikko, Jakarta. Dalam pertemuan itu kedua tim sepakat adanya koalisi besar. ”Kami sudah bertekad membangun koalisi besar. Itu yang maju,” ucap Syamsul Muarif dari Tim Enam Golkar.
Koalisi besar tersebut, menurut Sekjen Partai Golkar Soemarsono, terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini juga nantinya bisa bekerja sama membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, baik di kabinet maupun parlemen.
”Kami bersepakat membangun koalisi besar diawali dari pertemuan semua pimpinan partai yang telah bersepakat untuk duduk bersama membangun koalisi besar itu. Mudah-mudahan besok (Rabu) pertemuan itu bisa dilakukan,” kata Sekjen PDI-P Pramono Anung.
Kemarin malam, Prabowo Subianto dijadwalkan datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.
Bantah pecah
Meski terjadi ”gonjang-ganjing” di tubuh Golkar akibat surat yang ditandatangani oleh 25 unsur pimpinan DPD, Jusuf kalla menegaskan, Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah belah.
Menurut dia, surat yang dibuat para DPD hanya sebuah solusi alternatif seandainya mandat penuh yang diberikan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Gokar terhadap dirinya sebagai capres untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain tidak dapat dilaksanakan.
Kalla menyampaikan itu dalam keterangan pers khusus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa. Ia didampingi Ketua DPP Yorrys Raweyai, Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Ridwan Saleh, dan Ketua DPD Kalimantan Timur Mahyuddin.
Hal senada dikatakan Anwar Ridwan. ”Keputusan rapimnasus tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali lewat rapimnasus. Jadi, itu bukan desakan. Itu hanya pikiran kami di DPD,” ujarnya
Mahyuddin mengakui, dari enam nama yang diusulkan sebagai cawapres, memang tidak ada nama Kalla. ”Karena Kalla kan sudah ditetapkan sebagai capres. Terlalu murah kalau Ketua Umum Partai Golkar kita jual sebagai calon wapres,” katanya.
Inkonsistensi
Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menilai faksi di Partai Golkar yang ingin mengoreksi kembali hasil rapimnasus sebagai kelompok yang inkonsisten.
Sekalipun keputusan untuk memajukan Kalla sebagai tidak ideal dan berisiko besar, semua kader Partai Golkar harus menjaga kehormatan Partai Golkar dan juga belajar tunduk pada aturan.
Menurut Yuddy, keputusan Kalla untuk maju sebagai calon presiden dan tidak berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono muncul karena dorongan pengurus daerah dan pusat. Tidak elok jika kemudian mereka pula yang menarik-narik Kalla untuk mengoreksi putusan tersebut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, kegiatan yang mengatasnamakan partai tetapi tanpa sepengetahuan pengurus pusat merupakan langkah indisipliner dan bisa memecah belah partai. Pernyataan itu merujuk pada langkah sejumlah DPD tingkat II yang mendesak diadakannya rapimnasus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Partai Golkar.
Kalangan generasi muda Partai Golkar juga menyatakan akan mendukung dan berada di belakang Ketua Umum DPP Partai Golkar jika Kalla tetap berada di jalur aturan organisasi.
Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengemukakan, Partai Demokrat selalu membuka pintu untuk berkoalisi dengan Partai Golkar sebelum atau sesudah Pemilu Presiden 2009. ”Masalah-masalah di internal Partai Golkar, kami tidak ingin mencampuri,” ujarnya.
(HAR/DIK/MAM/INU/SUT)
Rabu, 22 April 2009
SBY-JK Bercerai
Kamis, 23 April 2009 | 03:13 WIB
Jakarta, Kompas - Duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus berakhir pada 20 Oktober 2009. Baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar tidak mencapai titik temu untuk membangun koalisi. Kedua partai itu kini siap bertarung di pemilu presiden.
Baik Partai Golkar maupun Demokrat langsung melakukan gerakan cepat untuk menerapkan strategi pascakeputusan di atas.
Kubu Jusuf Kalla segera merancang pertemuan dengan partai politik lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (23/4) ini.
Kalla juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Tingkat I. Langkah ini krusial karena Jusuf Kalla membutuhkan dukungan mereka dalam rapat pimpinan nasional khusus yang berlangsung Kamis ini.
Seusai pertemuan semalam, sejumlah ketua DPD I menyatakan dukungan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang dinilai tepat untuk menunjukkan martabat partai. ”Karena itu, kami solid untuk mendukung keputusan DPP di rapimnasus. Apalagi kita ingin Pak Kalla menjadi calon presiden. Meski kalah, tetapi itu di pemilu legislatif. Di pemilu presiden dan wapres belum tentu,” ujar Ketua DPD Sumatera Utara Ali Umri.
Hal senada dinyatakan Ketua DPD Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana. Di Manado, Ketua DPD Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengaku konsisten mengusung Kalla sebagai capres.
Sedangkan sumber Kompas menyebutkan, tim Demokrat semalam bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.
Soal JK
Sikap DPP Partai Golkar disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono dan Ketua DPP Syamsul Muarif.
Menurut Soemarsono, DPP Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum membuka komunikasi dengan parpol lain untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Diharapkan dalam rapimnasus Kalla sudah bisa melaporkan hasil komunikasi politiknya itu untuk dibahas menjadi keputusan Partai Golkar. Forum ini juga akan membahas kepastian Kalla sebagai capres.
Menurut Syamsul, buntunya pembicaraan Demokrat-Golkar karena Partai Demokrat tetap meminta lebih dari satu nama calon wapres. Padahal, berdasarkan keputusan rapimnasus tahun lalu, Partai Golkar sudah menyepakati satu nama untuk cawapres.
Di Cikeas, Bogor, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers mengatakan tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. ”Demokrat tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan tentang koalisi. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. Tidak benar jika ada kesan Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi,” ujarnya.
Anas kemudian menjelaskan kronologi pembicaraan Golkar-Demokrat, termasuk pengajuan draf kesepakatan koalisi, pada Selasa lalu. Golkar diwakili Andi Mattalatta, Muladi, dan Soemarsono. Demokrat diwakili Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas.
Prinsipnya, semua butir draf koalisi disepakati kecuali jumlah cawapres. ”Harapan kami tidak satu nama agar capres (Yudhoyono) punya kesempatan menentukan yang terbaik sesuai lima kriteria,” ujar Anas.
Meski pembicaraan koalisi dengan Golkar telah dinyatakan buntu, Demokrat berpendapat, kerja sama dalam bentuk apa pun tetap dimungkinkan. ”Kami menjalankan politik pintu terbuka kepada Golkar dan partai lain,” ujar Anas.
Menanggapi pernyataan Anas tentang pemutusan sepihak, Sekjen Golkar Soemarsono berkomentar, ”Pembicaraan selama seminggu lebih tidak mencapai mufakat, kami keburu waktu, ada rapimnasus. Karena tidak ada keputusan dari Partai Demokrat, berarti tidak ada kesepahaman. Sederhana saja alasannya.”
Bukan sikap partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Rabu di Gedung MPR/DPR, menyebutkan, keputusan DPP Partai Golkar untuk berpisah dari Partai Demokrat belum lagi menjadi sikap final Partai Golkar sebagai institusi. Sikap resmi bakal diputuskan dalam rapimnasus, termasuk pilihan mitra-koalisi serta siapa dan berapa calon yang bakal diajukan.
Agung mengharapkan pihak masing-masing menahan diri. Ia mengakui, selama ini Partai Golkar memang cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sebelumnya, pilihan itu dinilai sangat beralasan dan dipandang yang terbaik.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar juga tidak menutup rapat pintunya untuk Demokrat. Bila saat ini belum ada kesamaan pandangan, bisa jadi pada waktu mendatang terjadi perubahan. ”Pintu masih terbuka, tetapi sekarang tipis. Ini politik, setiap hitungan detik, menit, jam, atau hari bisa berubah. Siapa tahu ada sinyal lain dari Cikeas,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, sikap PKS yang disampaikan kepada Yudhoyono bukanlah penyebab utama terputusnya koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar.
Jika benar Partai Golkar memilih tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, tidak berarti kader PKS berpeluang lebih besar mengisi posisi calon wapres. Dalam koalisi, PKS tidak dalam posisi menawar-nawarkan calon wapres. Soal pembagian kekuasaan, hal itu juga belum dibahas bersama Yudhoyono.
Pro dan kontra
Berakhirnya koalisi Golkar-Demokrat disambut beragam. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita tidak menyetujui keputusan itu. Menurut Ginandjar, para petinggi Golkar seharusnya dapat menahan diri. Kepentingan partai tidak boleh tunduk pada kepentingan seseorang, termasuk Ketua Umum Golkar.
Ketua DPP PDI-P Panda Nababan berpandangan, seharusnya Presiden Yudhoyono tidak mengabaikan Jusuf Kalla, tetapi justru berterima kasih karena Kalla banyak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. ”Sudah sewajarnya SBY berterima kasih kepada JK karena banyak kelemahan yang ada pada SBY ditutupi oleh kecepatan dan kelincahan JK mengatasi berbagai persoalan dan cepat mengambil keputusan,” katanya.(HAR/SIE/DIK/ZAL/MAM/INU/SUT)
Sumber : Kompas
Jakarta, Kompas - Duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus berakhir pada 20 Oktober 2009. Baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar tidak mencapai titik temu untuk membangun koalisi. Kedua partai itu kini siap bertarung di pemilu presiden.
Baik Partai Golkar maupun Demokrat langsung melakukan gerakan cepat untuk menerapkan strategi pascakeputusan di atas.
Kubu Jusuf Kalla segera merancang pertemuan dengan partai politik lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (23/4) ini.
Kalla juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Tingkat I. Langkah ini krusial karena Jusuf Kalla membutuhkan dukungan mereka dalam rapat pimpinan nasional khusus yang berlangsung Kamis ini.
Seusai pertemuan semalam, sejumlah ketua DPD I menyatakan dukungan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang dinilai tepat untuk menunjukkan martabat partai. ”Karena itu, kami solid untuk mendukung keputusan DPP di rapimnasus. Apalagi kita ingin Pak Kalla menjadi calon presiden. Meski kalah, tetapi itu di pemilu legislatif. Di pemilu presiden dan wapres belum tentu,” ujar Ketua DPD Sumatera Utara Ali Umri.
Hal senada dinyatakan Ketua DPD Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, Ketua DPD Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana. Di Manado, Ketua DPD Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengaku konsisten mengusung Kalla sebagai capres.
Sedangkan sumber Kompas menyebutkan, tim Demokrat semalam bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.
Soal JK
Sikap DPP Partai Golkar disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar Soemarsono dan Ketua DPP Syamsul Muarif.
Menurut Soemarsono, DPP Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum membuka komunikasi dengan parpol lain untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Diharapkan dalam rapimnasus Kalla sudah bisa melaporkan hasil komunikasi politiknya itu untuk dibahas menjadi keputusan Partai Golkar. Forum ini juga akan membahas kepastian Kalla sebagai capres.
Menurut Syamsul, buntunya pembicaraan Demokrat-Golkar karena Partai Demokrat tetap meminta lebih dari satu nama calon wapres. Padahal, berdasarkan keputusan rapimnasus tahun lalu, Partai Golkar sudah menyepakati satu nama untuk cawapres.
Di Cikeas, Bogor, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum dalam jumpa pers mengatakan tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. ”Demokrat tidak menduga Golkar menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan tentang koalisi. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan dilakukan sepihak. Tidak benar jika ada kesan Demokrat bertindak semena-mena dalam proses pembicaraan tentang koalisi,” ujarnya.
Anas kemudian menjelaskan kronologi pembicaraan Golkar-Demokrat, termasuk pengajuan draf kesepakatan koalisi, pada Selasa lalu. Golkar diwakili Andi Mattalatta, Muladi, dan Soemarsono. Demokrat diwakili Hadi Utomo, Marzuki Alie, dan Anas.
Prinsipnya, semua butir draf koalisi disepakati kecuali jumlah cawapres. ”Harapan kami tidak satu nama agar capres (Yudhoyono) punya kesempatan menentukan yang terbaik sesuai lima kriteria,” ujar Anas.
Meski pembicaraan koalisi dengan Golkar telah dinyatakan buntu, Demokrat berpendapat, kerja sama dalam bentuk apa pun tetap dimungkinkan. ”Kami menjalankan politik pintu terbuka kepada Golkar dan partai lain,” ujar Anas.
Menanggapi pernyataan Anas tentang pemutusan sepihak, Sekjen Golkar Soemarsono berkomentar, ”Pembicaraan selama seminggu lebih tidak mencapai mufakat, kami keburu waktu, ada rapimnasus. Karena tidak ada keputusan dari Partai Demokrat, berarti tidak ada kesepahaman. Sederhana saja alasannya.”
Bukan sikap partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Rabu di Gedung MPR/DPR, menyebutkan, keputusan DPP Partai Golkar untuk berpisah dari Partai Demokrat belum lagi menjadi sikap final Partai Golkar sebagai institusi. Sikap resmi bakal diputuskan dalam rapimnasus, termasuk pilihan mitra-koalisi serta siapa dan berapa calon yang bakal diajukan.
Agung mengharapkan pihak masing-masing menahan diri. Ia mengakui, selama ini Partai Golkar memang cenderung berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sebelumnya, pilihan itu dinilai sangat beralasan dan dipandang yang terbaik.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar juga tidak menutup rapat pintunya untuk Demokrat. Bila saat ini belum ada kesamaan pandangan, bisa jadi pada waktu mendatang terjadi perubahan. ”Pintu masih terbuka, tetapi sekarang tipis. Ini politik, setiap hitungan detik, menit, jam, atau hari bisa berubah. Siapa tahu ada sinyal lain dari Cikeas,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyebutkan, sikap PKS yang disampaikan kepada Yudhoyono bukanlah penyebab utama terputusnya koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar.
Jika benar Partai Golkar memilih tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, tidak berarti kader PKS berpeluang lebih besar mengisi posisi calon wapres. Dalam koalisi, PKS tidak dalam posisi menawar-nawarkan calon wapres. Soal pembagian kekuasaan, hal itu juga belum dibahas bersama Yudhoyono.
Pro dan kontra
Berakhirnya koalisi Golkar-Demokrat disambut beragam. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita tidak menyetujui keputusan itu. Menurut Ginandjar, para petinggi Golkar seharusnya dapat menahan diri. Kepentingan partai tidak boleh tunduk pada kepentingan seseorang, termasuk Ketua Umum Golkar.
Ketua DPP PDI-P Panda Nababan berpandangan, seharusnya Presiden Yudhoyono tidak mengabaikan Jusuf Kalla, tetapi justru berterima kasih karena Kalla banyak berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. ”Sudah sewajarnya SBY berterima kasih kepada JK karena banyak kelemahan yang ada pada SBY ditutupi oleh kecepatan dan kelincahan JK mengatasi berbagai persoalan dan cepat mengambil keputusan,” katanya.(HAR/SIE/DIK/ZAL/MAM/INU/SUT)
Sumber : Kompas
Minggu, 15 Maret 2009
Ibu Angkat: Nasrudin Tidak Punya Musuh
JAKARTA - Mahasyim (65), Ibu angkat Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia Nasrudin Zulkarnain mengatakan bahwa puteranya adalah orang yang baik, supel dan tidak mempunyai musuh.
Warga Daan Mogot Tangerang ini menyesalkan peristiwa yang menimpa Nasrudin yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu. "Dia itu pandai bergaul dan tidak punya musuh," ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, Minggu (15/3/2009).
Mahasyim menceritakan, bagaimana ketelatenan Nasrudin menelpon dirinya dan keluarga hanya untuk menanyakan kabar. "Dia itu setiap bulan selalu menelepon dan mengunjungi saya. Katanya dia selalu kangen dengan masakan saya," imbuhnya.
Ibu kandung korban, kata Mahasyim, saat ini masih di perjalanan dari Makassar. Ibu sepuh yang masih terlihat segar ini juga menjelaskan kondisi terakhir anak angkatnya. Kepala korban masih tampak bengkak dan masih ada ceceran darah di pelipis serta pipi korban. "Kata dokter, satu peluru masih tertinggal di otaknya," imbuhnya.
Terkait kepribadian korban, juga pernah diungkapkan Jubaidi, Ketua RT 02 Kompleks Perumahan Banjar Wijaya, di mana Nasrudin tinggal. Menurut Jubaidi, Nasrudin termasuk warga yang senang bermasyarakat. "Dia itu suka pergi ke masjid dan mengikuti pengajian," katanya.
Tak heran saat warga mengetahui peristiwa penembakan yang menimpa Dirut salah satu BUMN ini, warga langsung mengunjungi ke RS Mayapada, bahkan setelah dipindah ke RSPAD warga pun ikut mengantar korban.(ded)
text TEXT SIZE :
Share
Yuni Herlina Sinambela/Carolina - Okezone
Warga Daan Mogot Tangerang ini menyesalkan peristiwa yang menimpa Nasrudin yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu. "Dia itu pandai bergaul dan tidak punya musuh," ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, Minggu (15/3/2009).
Mahasyim menceritakan, bagaimana ketelatenan Nasrudin menelpon dirinya dan keluarga hanya untuk menanyakan kabar. "Dia itu setiap bulan selalu menelepon dan mengunjungi saya. Katanya dia selalu kangen dengan masakan saya," imbuhnya.
Ibu kandung korban, kata Mahasyim, saat ini masih di perjalanan dari Makassar. Ibu sepuh yang masih terlihat segar ini juga menjelaskan kondisi terakhir anak angkatnya. Kepala korban masih tampak bengkak dan masih ada ceceran darah di pelipis serta pipi korban. "Kata dokter, satu peluru masih tertinggal di otaknya," imbuhnya.
Terkait kepribadian korban, juga pernah diungkapkan Jubaidi, Ketua RT 02 Kompleks Perumahan Banjar Wijaya, di mana Nasrudin tinggal. Menurut Jubaidi, Nasrudin termasuk warga yang senang bermasyarakat. "Dia itu suka pergi ke masjid dan mengikuti pengajian," katanya.
Tak heran saat warga mengetahui peristiwa penembakan yang menimpa Dirut salah satu BUMN ini, warga langsung mengunjungi ke RS Mayapada, bahkan setelah dipindah ke RSPAD warga pun ikut mengantar korban.(ded)
text TEXT SIZE :
Share
Yuni Herlina Sinambela/Carolina - Okezone
Langganan:
Postingan (Atom)
